GARUT, pewarta.id – Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana alam. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut, kegiatan Simulasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dalam rangka pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, di Desa Hegarmanah dan Desa Margalaksana, Kecamatan Bungbulang, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah yang termasuk kategori rawan bencana. Bungbulang sendiri tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat kejadian bencana cukup tinggi di Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Sekda Garut Nurdin Yana menyampaikan selamat kepada para peserta yang dikukuhkan sebagai anggota inti KSB. Mereka kini menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di tingkat desa.
“Kehadiran rekan-rekan sekalian, insyaallah, akan menjadi penawar yang tidak hanya memberikan keselamatan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Nurdin.
Nurdin menegaskan, Kabupaten Garut merupakan wilayah konservasi yang sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari longsor, banjir, hingga pergerakan tanah. Secara statistik, Garut menempati peringkat ketiga terbanyak di Jawa Barat dalam frekuensi kejadian bencana.
Menurutnya, pembentukan KSB adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan. “Mencegah bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:
-
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan risiko bencana di lingkungan mereka.
-
Membangun jejaring masyarakat siaga bencana agar penanganan di tingkat lokal bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.
-
Mengurangi risiko korban melalui deteksi dini dan langkah-langkah mitigasi yang terencana.
Selain itu, keberadaan KSB akan didukung dengan Lumbung Sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang berisi logistik dasar seperti pangan, sandang, dan kebutuhan papan untuk mempercepat penanggulangan pascabencana.
Nurdin juga mengingatkan agar para anggota KSB tidak berhenti setelah dikukuhkan.
“Jangan sampai ‘dukcing’ — dibentuk lalu diam. KSB harus dinamis, tanggap, dan siap setiap saat menghadapi potensi bencana,” pesannya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap dapat menciptakan komunitas tangguh bencana di setiap wilayah rawan. Dengan adanya KSB, masyarakat diharapkan tidak hanya siap menghadapi bencana, tetapi juga mampu meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin timbul.
“KSB bukan sekadar simbol, tapi harus menjadi gerakan nyata masyarakat tangguh menghadapi bencana,” pungkas Nurdin Yana.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Enok Komariah, menyebut pembentukan KSB sangat penting karena tingkat kerentanan bencana di Garut tergolong tinggi.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, tentu tidak akan cukup. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana karena mereka yang pertama kali berada di lokasi ketika bencana terjadi,” jelas Enok.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sekarmaji, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari dua desa yang menjalani pelatihan teknis selama tiga hari, 14–16 Oktober 2025.
Pembentukan KSB ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.
